Sorot Hukum com –Kuantan Singingi,— Angka hutang tunda bayar pekerjaan kontraktor tahun 2024–2025 sebesar Rp202,9 miliar yang disampaikan Anggota DPRD Kuansing, Syafril ST, masih belum final, Jumat (17/4/2026).
Data BPKAD mencatat nilai berbeda, yakni Rp169 miliar lebih. Selisih ini terjadi karena angka Syafril bersumber dari draft unaudited sedangkan angka BPKAD merupakan hasil audit Inspektorat.
“Tunggu Hasil Audit BPK RI”, dengan perbedaan itu, besar hutang tunda bayar yang sah belum bisa dipastikan. Hasil audit BPK RI yang kini masih berjalan akan menjadi acuan resmi, dan bisa saja membuat angka turun di bawah Rp169 miliar atau naik di atas Rp202,9 miliar.
Belanja Pegawai (65% vs 37,5%)
Perbedaan hitungan juga terjadi pada belanja pegawai 2026. Syafril menyebut angkanya mencapai (65 persen) dari estimasi APBD, yang berarti PPPK terancam dirumahkan.
Sementara BPKAD mencatat (37,5 persen), masih dalam rentang kewajaran pemerintah pusat 30–40 persen.
Menurut pengamat, perbedaan ini muncul karena Syafril memakai rasio dugaan jumlah ASN, sedangkan BPKAD menggunakan skema belanja APBD. APBD sendiri merupakan politik anggaran, sehingga tidak bisa dinilai dari satu sisi saja.
Lanjutnya, Kita Harus “Puasa” Bangun 1 Tahun,
Syafril menyatakan kondisi keuangan Pemkab Kuansing semakin berat karena utang yang terus menumpuk.
Ia menyarankan pemerintah menunda pembangunan fisik selama minimal satu tahun dan fokus melunasi utang serta meningkatkan PAD.
“Kondisi ini sudah kita prediksi. Utang 2024 hampir Rp200 miliar, sekarang 2025 lebih dari Rp202 miliar. Kita harus puasa membangun dulu,” ujar Syafril dari narasi CAKAPLAH.com, Kamis (16/4/2026).
Publik Menanti Hasil Audit
Publik, DPRD Kuansing, LSM, wartawan, dan aktivis kini menanti hasil audit BPK RI sebagai angka yang memiliki kekuatan hukum. Hingga audit selesai, semua angka masih bersifat sementara.(Sugianto)
Komentar